Yuhefizar Ephi Lintau
Jejak Sejarah & Budaya

Bukittinggi: Cagar Budaya di Tepi Jalan Menunggu diselamatkan

Jangan menunggu bangunan itu runtuh untuk kemudian menyadari bahwa kita pernah memiliki warisan sejarah yang seharusnya dijaga.

Bukittinggi: Cagar Budaya di Tepi Jalan Menunggu diselamatkan

Studio Foto Agam dan Villa Oepang-Oepang: Ketika Warisan Sejarah Bukittinggi Terancam Kehilangan Wujudnya

Oleh: Yuhefizar

BUKITTINGGI — Di tengah kesibukan Jalan Jenderal Sudirman, salah satu ruas jalan penting di Kota Bukittinggi, berdiri sebuah bangunan tua yang seolah sedang menunggu untuk diperhatikan. Atapnya tampak berkarat, bagian dinding dan jendelanya memperlihatkan tanda-tanda kurang terawat, sementara tumbuhan liar mulai mengambil ruang di sekitar bangunan. Pemandangan itu menghadirkan sebuah pertanyaan yang sulit diabaikan: bagaimana mungkin bangunan yang tercatat sebagai cagar budaya justru terlihat seperti sedang dibiarkan menghadapi perjalanan waktu sendirian?

Bangunan tersebut diidentifikasi sebagai Studio Foto Agam, sebuah objek bangunan cagar budaya yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 10, Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi.

Tidak jauh dari sana, berdiri pula Villa Oepang-Oepang, yang tercatat sebagai bangunan cagar budaya di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 11. Keduanya merupakan bagian dari daftar warisan budaya Kota Bukittinggi.

Dokumentasi kondisi fisik Studio Foto Agam yang menjadi perhatian dalam tulisan ini memperlihatkan keadaan yang patut segera diperiksa. Kerusakan pada bagian atap, kondisi eksterior, serta tanda-tanda kurangnya pemeliharaan menjadi peringatan bahwa sebuah bangunan bersejarah tidak dapat dibiarkan begitu saja menghadapi cuaca, usia, dan perubahan lingkungan.

Ini bukan semata-mata persoalan keindahan bangunan. Ini adalah persoalan bagaimana sebuah kota memperlakukan sejarahnya sendiri.

Sudah tercatat sebagai cagar budaya, tetapi bagaimana pemeliharaannya?

Ada fakta penting yang perlu diketahui masyarakat.

Dalam dokumen resmi RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2025–2029, pada Tabel 2.118 tentang Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kota Bukittinggi, nama Villa Oepang-Oepang tercantum pada nomor 11, sedangkan Studio Foto Agam tercantum pada nomor 12.

Keduanya secara jelas diklasifikasikan sebagai Bangunan Cagar Budaya. Alamat yang tercantum pun spesifik, masing-masing Jalan Sudirman Nomor 11 dan Nomor 10, Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang.

Artinya, kedua bangunan ini bukan sekadar rumah tua yang kebetulan masih berdiri. Pemerintah Kota Bukittinggi sendiri telah memasukkannya dalam dokumen resmi perencanaan pembangunan dan inventarisasi warisan budaya daerah.

Namun, keberadaan nama dalam daftar tentu harus diikuti tindakan nyata. Pengakuan administratif tidak akan berarti banyak apabila kondisi fisik bangunan justru terus mengalami penurunan.

Cagar budaya bukan sekadar daftar inventaris. Ia adalah warisan yang harus dijaga agar generasi berikutnya masih dapat melihat, mempelajari, dan memahami sejarah yang terkandung di dalamnya.

Jalan Sudirman adalah ruang publik, bukan tempat untuk melupakan sejarah

Ada satu hal yang membuat persoalan ini semakin penting: lokasi kedua bangunan tersebut.

Studio Foto Agam dan Villa Oepang-Oepang berada di koridor Jalan Jenderal Sudirman, kawasan yang dilalui masyarakat setiap hari. Bangunan-bangunan ini berada di ruang kota yang terbuka dan mudah dilihat siapa saja.

Setiap orang yang melintas memiliki kesempatan untuk menyaksikan bagaimana wajah sejarah Bukittinggi bertahan di tengah perkembangan kota.

Bayangkan jika bangunan-bangunan bersejarah di jalan utama justru semakin rusak, kehilangan bagian-bagian aslinya, bahkan akhirnya tidak dapat dikenali lagi. Bukankah ini menjadi ironi bagi sebuah kota yang dikenal memiliki kekayaan sejarah, budaya, dan pariwisata?

Bukittinggi memiliki Jam Gadang, Benteng Fort de Kock, kawasan kota lama, serta berbagai jejak sejarah lainnya. Identitas kota ini tidak hanya dibentuk oleh objek wisata yang terkenal dan ramai dikunjungi. Bangunan-bangunan sederhana yang berdiri di tepi jalan pun merupakan bagian dari mozaik sejarah yang sama berharganya.

Kota bersejarah tidak hanya dinilai dari seberapa baik ia merawat ikon wisatanya, tetapi juga dari kesungguhannya menjaga warisan yang mungkin tidak setiap hari menjadi perhatian wisatawan.

Peraturan sudah ada. Mengapa pelestarian belum terlihat?

Persoalan ini menjadi semakin relevan ketika kita membaca Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cagar Budaya.

Peraturan ini bukan sekadar dokumen formal. Di dalamnya terdapat mandat yang cukup jelas mengenai tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya.

Pasal 5 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Tugas tersebut mencakup penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, penyediaan informasi kepada masyarakat, pengawasan, pemantauan, evaluasi, hingga pengalokasian dana bagi kepentingan pelestarian.

Lebih lanjut, Pasal 60 mengatur pemeliharaan melalui pembersihan, pengawetan, serta perbaikan kerusakan dengan tetap memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan teknologi bangunan.

Pasal 80 juga mengatur kewajiban Pemerintah Daerah melakukan pengawasan melalui penerimaan pengaduan masyarakat, pemantauan secara berkala, serta evaluasi program dan kegiatan penyelenggaraan cagar budaya.

Sementara itu, Pasal 82 secara tegas menyebutkan bahwa pendanaan pelestarian menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat. Pemerintah Daerah juga harus mengalokasikan anggaran untuk pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan kompensasi cagar budaya, termasuk menyediakan dana cadangan untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.

Dengan demikian, landasan hukum untuk melakukan tindakan sebenarnya sudah tersedia.

Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Bukittinggi memiliki aturan tentang cagar budaya. Pertanyaannya adalah sejauh mana aturan tersebut telah diterjemahkan menjadi program pemeliharaan, pengawasan, pendanaan, dan penyelamatan bangunan-bangunan bersejarah di lapangan?

Tanggung jawab pemilik dan pemerintah harus berjalan bersama

Tentu, pemeliharaan cagar budaya tidak seluruhnya dapat dibebankan kepada pemerintah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, khususnya Pasal 75, mewajibkan setiap orang memelihara cagar budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.

Perda Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 61 juga mengatur kewajiban tersebut. Bahkan, cagar budaya yang tidak dipelihara, tidak terawat, atau ditelantarkan oleh pemilik dan/atau pihak yang menguasainya dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.

Namun, di sinilah pentingnya kehadiran pemerintah.

Apabila pemilik tidak memiliki kemampuan finansial, tenaga teknis, atau pengetahuan yang memadai untuk melakukan pemeliharaan, pemerintah tidak seharusnya hanya berhenti pada imbauan. Ada mekanisme fasilitasi dan dukungan yang telah disediakan dalam regulasi.

Pasal 76 Perda Nomor 6 Tahun 2023, misalnya, membuka peluang pemberian insentif berupa fasilitasi tenaga ahli pelestarian, bantuan teknis, bantuan sarana dan prasarana, advokasi, hingga pengurangan pajak bumi dan bangunan. Insentif tersebut dapat diajukan dalam kondisi tertentu, termasuk apabila bangunan berada dalam keadaan darurat.

Artinya, ada ruang bagi pemerintah dan pemilik untuk bekerja bersama.

Karena itu, langkah pertama yang sangat penting adalah memastikan status kepemilikan, pihak yang menguasai bangunan, riwayat pemanfaatan, serta siapa yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaannya saat ini. Tanpa kejelasan tersebut, tindakan penyelamatan akan sulit dilakukan secara terarah.

Jangan menunggu sampai terlambat: apa yang harus segera dilakukan?

Melihat kondisi fisik bangunan Studio Foto Agam dalam dokumentasi yang tersedia, Pemerintah Kota Bukittinggi perlu segera memberikan perhatian khusus.

Tidak harus langsung dimulai dengan proyek restorasi besar yang membutuhkan anggaran besar. Ada beberapa langkah awal yang dapat dilakukan secara bertahap dan terukur.

Pertama, lakukan pemeriksaan lapangan segera.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi bersama Tim Ahli Cagar Budaya dan tenaga ahli pelestarian perlu turun langsung memeriksa kondisi Studio Foto Agam dan Villa Oepang-Oepang. Pemeriksaan harus mencakup kondisi atap, dinding, fondasi, struktur bangunan, saluran air, serta kemungkinan risiko bagi masyarakat yang melintas di sekitarnya.

Kedua, lakukan tindakan pengamanan dan penyelamatan awal.

Apabila ditemukan bagian bangunan yang berpotensi membahayakan, perlu dilakukan pengamanan sementara. Bagian atap yang rusak harus ditangani agar tidak semakin parah akibat hujan dan cuaca. Vegetasi liar yang mengganggu bangunan perlu ditangani secara tepat. Apabila diperlukan, area tertentu harus diberi pengaman demi keselamatan pengguna jalan.

Seluruh tindakan tetap harus mengikuti kaidah pelestarian, bukan renovasi sembarangan yang justru menghilangkan keaslian bangunan.

Ketiga, pastikan status kepemilikan dan pengelolaan.

Pemerintah perlu mengumumkan secara terbuka siapa pemilik atau pihak yang menguasai kedua bangunan tersebut, bagaimana kondisi pengelolaannya, dan siapa yang bertanggung jawab atas pemeliharaannya.

Kejelasan ini penting agar tidak terjadi saling menunggu antara pemerintah dan pemilik.

Keempat, susun rencana rehabilitasi dan pemanfaatan.

Bangunan cagar budaya yang tidak lagi berfungsi sebagaimana semula tidak harus dibiarkan kosong. Dengan kajian dan persetujuan yang sesuai, bangunan dapat dikembangkan menjadi ruang edukasi sejarah, galeri fotografi, ruang dokumentasi kota, atau fungsi lain yang mendukung pelestarian tanpa menghilangkan nilai aslinya.

Khusus Studio Foto Agam, sejarah fotografi berpotensi menjadi daya tarik tersendiri apabila jejak usaha, keluarga pengelola, dan koleksi fotonya dapat ditemukan dan didokumentasikan.

Kelima, buka informasi pelestarian kepada masyarakat.

Publik berhak mengetahui bagaimana pemerintah merawat warisan budaya daerahnya. Perlu ada informasi mengenai daftar cagar budaya, kondisi terkini, program pemeliharaan, anggaran, serta rencana penyelamatan. Transparansi akan membuka ruang partisipasi masyarakat dan membantu pengawasan bersama.

Jangan sampai cagar budaya hanya indah di atas kertas

Bukittinggi memiliki modal sejarah yang luar biasa. Kota ini dikenal karena jejak perjalanan panjangnya, kekayaan budaya Minangkabau, arsitektur lama, dan peran pentingnya dalam sejarah Sumatera Barat.

Tetapi warisan sejarah tidak akan bertahan hanya karena namanya tercatat dalam peraturan atau dokumen perencanaan pembangunan.

Ia membutuhkan perhatian, pemeliharaan, pendanaan, pengetahuan, dan tindakan nyata.

Studio Foto Agam dan Villa Oepang-Oepang mungkin bukan bangunan yang setiap hari dikunjungi wisatawan. Mungkin pula sejarah keduanya belum banyak dikenal masyarakat. Justru itulah alasan mengapa dokumentasi dan pelestariannya menjadi penting.

Sebuah bangunan tua yang rusak bukan hanya kehilangan keindahan fisiknya. Ketika bagian-bagian aslinya hilang, kita juga kehilangan kesempatan untuk membaca sejarah melalui benda yang masih tersisa.

Kita tidak ingin suatu hari nanti hanya dapat melihat foto Studio Foto Agam dan Villa Oepang-Oepang dalam arsip lama, sementara bangunan aslinya sudah tidak dapat diselamatkan.

Kepada Pemerintah Kota Bukittinggi, khususnya Wali Kota, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan cagar budaya, kiranya persoalan ini dapat segera menjadi perhatian.

Jangan menunggu bangunan itu runtuh untuk kemudian menyadari bahwa kita pernah memiliki warisan sejarah yang seharusnya dijaga.

Kepada masyarakat Bukittinggi, mari ikut peduli. Sampaikan informasi, dokumentasikan kondisi bangunan, dan dorong pemerintah agar pelestarian warisan budaya tidak berhenti pada penetapan status administratif.

Sebab, sejarah sebuah kota bukan hanya tentang apa yang pernah terjadi di masa lalu. Sejarah juga tentang bagaimana generasi hari ini memperlakukan peninggalan yang diwariskan kepadanya.

Cagar budaya bukan sekadar bangunan tua. Ia adalah ingatan kolektif sebuah kota. Dan ingatan itu layak dijaga, bukan dibiarkan hilang.

Bisa jadi, cagar budaya ini sudah masuk dalam tahap perencanaan rehabilitasi oleh pemko Bukittinggi dalam waktu dekat, mari kita do'akan.

Kutip artikel ini

Yuhefizar. (2026, 21 November). Bukittinggi: Cagar Budaya di Tepi Jalan Menunggu diselamatkan. Yuhefizar. https://ephi.web.id/artikel/bukittinggi-cagar-budaya-di-tepi-jalan-menunggu-diselamatkan
Sesuaikan dengan gaya selingkung jurnal atau kampus Anda.

Dr. Ir. Yuhefizar, S.Kom., M.Kom., IPM., ASEAN Eng.

Akademisi, insinyur informatika, dan penulis yang menelusuri jejak sejarah Minangkabau.

Profil lengkap

Diskusi

Masuk atau daftar gratis untuk ikut berdiskusi.